Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning mengusulkan kepada  Menteri Kesehatan   membentuk Panitia Kerja (Panja) Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Hal ini dimaksudkan agar Jamkesmas implementasinya tepat sasaran  kepada masyarakat yang kurang mampu yang belum terdaftar dan dipersulit dengan birokrasi di lapangan..

            Hal tersebut disampaikan Ribka saat memimpin Rapat Kerja Komisi IX dengan Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih di Gedung DPR, Rabu (27/1)

            Ribka juga mengusulkan agar lebih efektif sosialisasi program jamkesmas sebaiknya melibatkan Anggota DPR khususnya Anggota Komisi IX.

            “Karena ketika reses pulang ke daerah pemilihan, kami  punya konstituen yang beda dan riil,” katanya.

            “Masyarakat akan  menganggap bahwa kita melegitimasi program pemerintah dan program ini juga merupakan salah satu usulan dari DPR”, tambah Ribka.

            Muhammad Iqbal Anggota Komisi IX dari Fraksi PPP minta   Menkes memberikan perhatian akan pentingnya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan terhadap  masyarakat.

Menurut Iqbal, Sebagus apapun program tetapi pelaksanaan di lapangan jika pelayanan itu tidak sempurna maka program   akan sia-sia.  “Dan ini merupakan salah satu penilaian kinerja pada kementerian kesehatan”, katanya.

 Sedangkan Rieke Diah Pitaloka Anggota Komisi IX dari Fraksi PDIP  mendorong Kementerian Kesehatan agar jangan hanya melihat sebuah keberhasilan program Jamkesmas dari pembagian kartu  yang sudah mencapai beberapa juta kelompok masyarakat yang dikategorikan miskin, tetapi juga harus terlibat aktif mensirnegikan jumlah tunggakan antara Rumah Sakit Daerah dengan Pemerintah Daerah.

“Karena persoalan ini banyak terjadi  dimana Pemerintah Daerah menunggak ke Rumah Sakit Daerah yang  mengakibatkan kemudian masyarakat yang seharusnya mendapatkan pelayanan kesehatan karena mereka miskin akhirnya pelayanan kesehatannya disamakan dengan masyarakat yang tidak miskin” terang Rieke.

Rieke mengusulkan kepada  Menkes  agar ada koordinasi antara pemerintah daerah dan agar anggaran kesehatan itu tidak minim serta  memperbaiki system rujukan yang tidak berjalan dengan baik. (sc) foto:doeh/parle/DS